STRATEGI PELAYANAN & PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI BADAN PUBLIK

PENDAHULUAN

Sejak 1 Mei 2010, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sebagai bagian dari program tata pemerintahan yang baik dan tata kelola yang baik. Pelaksanaan undang-undang ini diharapkan dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari program tata pemerintahan yang baik dan tata kelola yang baik. Selain itu, undang-undang ini juga mengamanatkan Badan Publik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Namun, meski telah diberlakukan, UU ini belum teraplikasikan secara efektif. Bahkan, jumlah badan publik yang sudah membentuk PPID relatif masih sedikit. Selain itu, tidak sedikit pegawai di badan publik yang masih belum mengetahui dan belum bisa membedakan informasi publik dan informasi yang dikecualikan. Juga masih banyak badan publik yang menemui kendala dalam merancang, menyimpan, dan melayani informasi publik.


TUJUAN WORKSHOP

  • Meningkatkan pemahaman peserta tentang UU KIP.
  • Meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya badan publik dalam menyediakan informasi publik terutama melalui PPID.
  • Meningkatkan pemahaman peserta dalam mengklasifikasikan informasi.
  • Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyediakan informasi bagi publik.


MATERI WORKSHOP

  • Mengenal dan memahami Undang-undang KIP
  • Memahami pentingnya Undang-undang KIP bagi badan publik
  • Memahami informasi yang dikecualikan
  • Mengenal Komisi Informasi Pusat dan Daerah
  • Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
  • Perbedaan persepsi antara pemohon informasi dengan badan publik sebagai sumberĀ  informasi
  • Memaksimalkan kinerja PPID
  • Mengantisipasi asimetri informasi
  • Mengantisipasi sengketa informasi
  • Merancang produk media informasi bagi publik

Contact Us :
Silakan Isi Form dibawah ini :